Ide ini lantas menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit juga yang mendukung kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor.
Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia
(MTI), mengatakan, ganjil genap sepeda motor bisa jadi solusi untuk menekan kepadatan lalu lintas di Jakarta.
“Saya setuju dengan ganjil genap sepeda motor, karena 75 persen mobilitas masyarakat Jabodetabek menggunakan sepeda motor,” ujar Djoko, kepada Kompas.com (23/8/2020).
“Namun harusnya tanpa pengecualian. Sayangnya aturan ini tidak berlaku untuk Ojol, karena ojek bukan kendaraan pribadi. Kalau dikecualikan, nanti jaket Ojol makin laris,” katanya.
Di lain sisi, keputusan Gubernur DKI Jakarta menurutnya tidak konsisten. Pasalnya dulu pernah ada larangan sepeda motor di ruas jalan Sudirman dan MH Thamrin, namun aturan tersebut dihapus.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pengemudi ojek online beroperasi untuk mengangkut penumpang selama PSBB transisi dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Dulu sudah bagus ada pembatasan, namun beliau berdalih seolah membela ojek online, jadi terkesan politis. Sekarang jadi dilema, seperti menjilat ludah sendiri,” ucap Djoko.
“Harusnya sebelum membuat keputusan, semua diajak duduk bareng. Kepolisian, Dishub, jangan dibuat mainan untuk dirinya sendiri,” tuturnya.
Sumber KOMPAS.com
0 Komentar