TEMBILAHAN - Kabupaten Indragiri Hilir Genap berusia
58 Tahun pada 14 Juni 2023, Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi memisahkan
diri dari Kab.Indragiri hulu berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni
1965 dan mejadi kabupaten baru di Propinsi Ria Selasa (13/06)
Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai
kabupaten terluas kedua di Riau setelah Kab.Pelalawan dengan luas yang mencapai
12.614.78 Kilometer Persegi. Kabupaten yang dikenal dengan negeri seribut parit
ini adalah kabupaten penghasil kelapa terbesar di Riau bahkan di yakini terluas
di Indonesia sehingga Pemerintahan Bupati 2 Priode HM. Wardan mempopulerkan
dengan istilah Negeri Hamparan Kelapa Dunia.
Daerah penghasil kelapa terbesar ini kini
sedang tidak baik baik saja, perubahan iklim telah menyebabkan sejumlah
persoalan, mulai dari matinya ribuan hektar kelapa rakyat, rusaknya ekosistem
mangrove, berkurangnya hasil tangkap nelayan,dan sejumlah masalah yang lain
yang saling terkait yang bermuara semakin lebarnya angka kemiskinan.
Zainal Arifin Hussein Direktur BDPN anggota
Jikalahari, Selasa (13/6/2023) dalam
siaran persnya menyampaikan seharusnya pemerintah menajdikan momentum ini untun
melakukan intropeksi dan evaluasi.
“Milad akan baik baik bila pemerintah baik
pusat,propinsi maupun kabupaten dapat menjadikan ini sebagai momentum untuk
melakukan intropeksi dan evaluasi sejauh mana arah kebijakan pembagunan, apakah
sudah Pasal 33 ayat 3 “bumi dan air dan
kekayaan alam yan terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat” atau sebaliknya akan
mendatang mudharat berupa kehancuran lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat”
Zainal mengatakan bahwa perubahan iklim
telah menjadi isu yang paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini, menginggat
potensi dampak yang sangat besar untuk menganggu kehidupan manusia. Berbagai
negara bahkan indonesia telah merasakan dampak dari perubahan iklim tak
terkecuali Kabupaten Indragiri Hilir.
Perubahan Iklim Global telah memicu
kenaikan suhu muka air laut, dan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan
peningkatan gelombang laut, dengan dampak yang sangat buruk bagi ekosistem
pesisir dan masyarakat Indragiri hilir yang hidupnya tergantung pada jasa
lingkungan hidup. Dan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dampak
perubahan iklim adalah sebuah kenyataan, dimana intrusi airlaut telah mengancam
kehidupan dan penghidupan mereka. Pemetaan awal yang dilakukan EcoNusantara,
berdasarkan citra landsat yang tersedia, mengidentifikasi luas perkebunan
kelapa hanya sekitar 75.659 ha. Dari luasan tersebut baru 6.810,01 ha (9,00%)
yang belum terkena dampak intrusi air laut, sedangkan sisanya (hampir 91%)
sudah terkena dampak, dimana 13.958,81 ha (18,45%) rusak, dan sisanya 54.890,76
ha (72,55%). ) sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan pada tanaman
kelapa.
Kebun kelapa yang rusak (13.958,81 ha)
telah digunakan untuk menghidupi 814 petani (5.647 orang), yang menghasilkan
sekitar 16.695 ton kelapa (dengan produksi referensi 1.196 kg/ha), dan
pendapatan yang hilang bisa mencapai Rp. 23.373.608.581 (dengan harga acuan Rp
1.400 per kg kelapa). Perkebunan kelapa yang terkena dampak saat ini (54.890,76
ha) mungkin masih mendukung mata pencaharian sekitar 9.000 petani (61.555
orang) dengan perkiraan produksi 65.650 ton kelapa.
Singkat cerita, intrusi air laut yang
dipicu oleh perubahan iklim telah merusak areal perkebunan kelapa di Kabupaten
Indragiri Hilir dan meningkatkan kemiskinan masyarakat pesisir, yang mulai
mengarah pada pengrusakan ekositem mangrove yang tersisa yang pada akhirnya
akan memperparah kerusakan lingkungan.
Jika masalah ini tidak diselesaikan,
sejumlah target SDG dan Zero Emission tidak akan tercapai. Salah satu target
yang terlihat dari SDGs adalah menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat, dan
target ini tidak akan tercapai jika tidak dilakukan tindakan strategis.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah
berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK melalui kebijakan NDC, kemudian diikuti
dengan kebijakan Folu Net Sink 2030 sebagai langkah implementasinya. Sayangnya,
kebijakan tersebut mengabaikan kondisi terkini di lapangan, yang mungkin
kebijakan tersebut belum menyentuh aspek teknis di lapangan.
Dan yang terkini di moment memeriahkan
Milad ke - 58 Kabupaten Indrgairi Hilir masyarakat di hebohkan dengan
berdirinya Industri kayu bakar yang keberadaannya dinilai memicu kerusakan
ekosistem mangrove yang lebih parah. Keberadaan industri kayu bakar ini di
nilai mencederai upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Oleh karena itu
pemerintah pusat melalui KLHK harus segera mengevaluasi regulasi dan
mengupayakan berbagai regulasi dan tindakan menyelamatkan tutupan hutan
mangrove yang tersisa.(***)
0 Komentar